Bandung, 11 Desember 2025 – Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi (Center for Communication, Media, Culture, and Information System – CMCI) Universitas Padjadjaran bersama Actant Initiative dan BandungBergerak menyelenggarakan kegiatan diseminasi sekaligus diskusi hasil riset bertajuk “Peran Media dalam Rangkaian Gerakan Sosial di Indonesia Tahun 2024–2025” pada Rabu (10/12/25) di Perpustakaan Bunga di Tembok, Kota Bandung, Jawa Barat.
Riset yang dibahas pada kegiatan ini mengungkap temuan penting: ketika liputan media menyoroti identitas gerakan—bukan sekadar aksi demonstrasi—media justru memperlihatkan tingkat simpati yang lebih tinggi daripada yang selama ini diasumsikan publik. Paparan hasil riset disampaikan oleh Detta Rahmawan, peneliti CMCI Unpad, yang memetakan dinamika pemberitaan terkait tiga gelombang aksi terbesar 2024–2025: “Peringatan Darurat”, “Indonesia Gelap”, dan rangkaian “Aksi Agustus–September”. Menurut Detta, ketiga aksi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk “rantai pembelajaran kolektif” dalam demokrasi jalanan, ruang tempat publik mempertajam taktik, jaringan, dan narasi gerakan.
Selama ini, media kerap dipersepsikan menggunakan “paradigma protes”, yakni pola liputan yang lebih menonjolkan kericuhan, konflik, atau aspek sensasional. Namun analisis CMCI pada berbagai media nasional justru menunjukkan kecenderungan berbeda. Dengan fokus analisis pada bingkai diagnostik, prognostik, dan motivasional, CMCI menemukan bahwa pemberitaan media yang menampilkan tuntutan, motif aksi, identitas dan karakter gerakan cenderung menghadirkan sudut pandang yang lebih manusiawi dan simpatik. Demonstrasi digambarkan sebagai ekspresi aspirasi publik, bukan ancaman keamanan.
“Klaim bahwa jurnalis memberitakan negatif mengenai aksi justru bisa dibantah, karena pada kenyataannya media arus utama tetap memberitakan aksi secara positif jika gerakan mempunyai identitas dan bisa menjelaskan tuntutan dari kegiatan aksi unjuk rasa dan gerakan sosial”, pungkas Detta dalam pemaparannya.
Dalam banyak kasus, media menggunakan diksi positif seperti “menyerukan”, “mendesak”, “mengapresiasi”, atau “mengawal”. Liputan juga menyoroti substansi tuntutan, mulai dari revisi regulasi, transparansi anggaran, isu energi, hingga 17+8 tuntutan rakyat, dan bukan sekadar menampilkan visual massa. Temuan ini menunjukkan bahwa media masih berfungsi sebagai kanal legitimasi moral yang penting bagi gerakan sosial, terutama ketika narasi identitas gerakan lebih menonjol daripada insiden di lapangan.
Di sisi lain, peta narasumber yang dipakai media juga memperlihatkan variasi menarik. Untuk aksi “Peringatan Darurat” dan “Aksi Agustus–September”, anggota legislatif menjadi sumber paling dominan. Sementara itu, dalam liputan “Indonesia Gelap”, suara mahasiswa dan massa aksi lebih sering dijadikan rujukan. Perbedaan ini, menurut riset, menunjukkan kontur relasi kekuasaan dan dinamika isu yang membentuk cara media memilih sumber berita.
Abie Besman, Dewan Penasihat Actant Institute sekaligus Dosen Program Studi Jurnalistik Unpad, membuka sesi tanggapan dengan satu kalimat pungkas: “Media tidak pernah netral.” Ia menekankan bahwa media tidak hanya mengamati gerakan sosial, tetapi juga bagian dari ekosistem publik itu sendiri. Abie juga mengingatkan pentingnya relasi timbal balik antara warga dan media, terutama di tengah menyempitnya ruang sipil dan tekanan politik yang meningkat. “Media massa tidak hanya soal harus berbicara, tapi siapa yang diberikan ruang untuk berbicara, siapa yang harusnya berbicara.”
Pendapat tersebut pun disetujui oleh Ristia Kusnady atau yang kerap disapa Teh Ayang, perwakilan dari Dago Melawan yang turut menanggapi sesi diskusi. Di tengah situasi negara yang tengah carut-marut, Ayang menyatakan bahwa sudah saatnya media memihak kepada rakyat. “Media itu sudah saatnya memihak dan membantu suara rakyat. Warga di Indonesia, baik dari khalayak makro maupun mikro, membutuhkan berbagai bentuk support, terutama dari media yang selalu mendampingi kami.” Pernyataan ini menegaskan bahwa media tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menyuarakan ketidakberdayaan yang dialami oleh rakyat.
Selain itu, riset CMCI juga menyoroti peran penting jurnalisme penjelas (explanatory journalism) di era digital. Berita tidak berhenti pada laman portal; tangkapan layar, potongan video, dan tautan liputan kerap menjadi bahan percakapan publik di media sosial, memicu reaksi cepat dan membentuk persepsi kolektif. Artinya, dampak media jauh melampaui ukuran klik atau traffic, dan lebih terkait pada bagaimana informasi tersebut diproses publik secara luas.
Diskusi yang dihadiri jurnalis, aktivis organisasi masyarakat sipil, pers mahasiswa, dan akademisi ini menjadi ruang refleksi bersama untuk memahami pergeseran pola liputan media dan implikasinya pada demokrasi. Dengan dukungan BandungBergerak sebagai mitra pelaksana, acara ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara institusi riset, media, dan publik dalam mengawal ruang demokrasi.
Melalui hasil penelitiannya, CMCI Unpad menekankan bahwa media dan gerakan sosial bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan sistem yang saling berinteraksi. Ketika media memberi ruang bagi identitas gerakan, publik memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami konteks, substansi, dan alasan kritis di balik aksi warga. Ketika publik memahami cara kerja media, gerakan sosial dapat membangun strategi komunikasi yang lebih efektif dan demokratis.
Leave a Reply